Jurnal Litbang Polri

Inovasi Pelayanan Publik SIM Cak Bhabin terhadap Mutu Layanan dan Kepercayaan Masyarakat

Agung Himawan — Wed, 30 Apr 2025 13:52:50 -0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Polrestabes Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik melalui inovasi SIM Cak Bhabin Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan indikator inovasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan indikator konsistensi dalam menjaga layanan dan produk sebagaimana dikemukakan Anggarsari (2022) dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepercayaan publik sebagaimana dikemukakan Mas'oed (2014). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interaktif, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program inovasi SIM Cak Bhabin Polrestabes Surabaya telah berhasil dilaksanakan, sejalan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik dan mengikuti perkembangan teknologi di era digital. Diharapkan program inovasi SIM Cak Bhabin Polrestabes Surabaya dapat terus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dengan dukungan kuat dari para pemangku kepentingan.

Ensuring Public Compliance during COVID-19 through the Enforcement of Bylaw by National and Civil Service Police in Bogor Regency

Hafiz Prasetia Akbar — Wed, 30 Apr 2025 13:57:46 -0700

This study aims to examine the implementation mechanisms of West Java Province Bylaw Number 5/2021 as a form of discretion in interpreting national Covid-19 regulations. It specifically focuses on the roles of the Indonesian National Police and the Civil Service Police in enforcing health protocols, within the framework of an integrated criminal justice system intended to prevent the spread of Covid-19. A descriptive qualitative approach is applied, using triangulation through literature reviews, interviews, and case studies to ensure validity and reliability of findings. The findings indicate that an integrated criminal justice system has been effectively implemented, aligning institutions toward the shared goal of health protocol enforcement. The approach has improved public compliance. However, operational challenges remain, including reliance on quantitative performance indicators for targeting offenders, outdated administrative processes, legal constraints on teleconference-based trials, and difficulty balancing the severity of fines with public burden and deterrence effectiveness. While the integrated system has largely achieved its law enforcement objective during the pandemic, further improvements are necessary to enhance efficiency, legal adaptability, and fairness in implementation. The study suggests the need to modernize administrative procedures, revise legal frameworks to accommodate digital judicial processes, and reassess performance and penalty metrics to sustain public compliance without undue hardship.

Peran Polri dalam Mendukung Pemulihan dan Percepatan Ekonomi Nasional Tahun 2024

Dadang Sutrasno, Rizki Saputra, Ajeng Hananingrum — Wed, 30 Apr 2025 13:54:19 -0700

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi sebesar negatif 5,2% (World Bank, 2020). Upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara tidak langsung berkontribusi terhadap kondusifitas perekonomian. Untuk itu Puslitbang Polri melakukan penelitian tentang peran Polri dalam mendukung pemulihan dan percepatan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan mix method, teknik pengolahan dan analisis menggunakan teknik kuantitatif analytical hierarchy process (AHP) dan kualitatif dengan melakukan fokus group diskusi (FGD) dengan narasumber dari internal Polri dan perwakilan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari BPS, internal Polri serta dokumen pendukung lain terkait kebijakan Polri dan kebijakan pemerintah. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi dan survei. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Pelaksanaan kegiatan setiap fungsi operasional masih belum terarah kepada peningkatan perekonomian; 2) Hasil perhitungan kuantitatif atas ekspektasi masyarakat dimana 46,76% menilai hubungan kamtibmas dan pemulihan ekonomi berjalan sesuai kondisi tantangan yang ada telah dapat ditangani; 3) Pelibatan kepolisian untuk pemulihan dan percepatan ekonomi membutuhkan koordinasi dan kolaborasi baik antar fungsi operasional maupun dengan para pemangku kepentingan lain; 4) Keterlibatan kepolisian dalam pemulihan dan percepatan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota. Tantangan yang memerlukan peran aktif kepolisian antara lain 1) Terjaminnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi; 2) Pemulihan dan percepatan ekonomi di beberapa wilayah mengindikasikan tantangan berupa potensi gangguan keamanan yang diakibatkan pengangguran usia muda.

Pengaruh Kerjasama Tim, Kompetensi dan Birokrasi Terhadap Kinerja Anggota Satlantas Polrestabes Semarang dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening

Octaviangga Hamdito, Indarto Indarto, Yuli Budiati — Wed, 30 Apr 2025 13:56:57 -0700

Satlantas memiliki tugas dan fungsi dalam menegakkan peraturan disiplin lalu lintas serta menegakkan kesadaran berlalu lintas. Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui faktor yang mampu mendorong kinerja lebih baik pada anggota Satlantas Polrestabes Semarang. Variabel dalam penelitian ini antara lain kerjasama tim, kompetensi dan birokrasi, variabel dependennya adalah kinerja dengan variable intervening kepuasan kerja. Metode kuantitatif digunakan dalam studi ini dengan menggunakan kuisioner dalam proses pengumpulan data. Sebanyak 58 anggota Polisi Satlantas Polrestabes Semarang berpartisipasi dalam studi ini. Analisis jalur dengan dukungan dari program SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama tim, kompetensi dan biirokrasi mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Namun kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja serta belum berhasil menjadi variabel intervening dalam penelitian ini.

Evaluasi Penggunaan Fixed Phone di Lingkungan Polri dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepolisian yang Efektif dan Efisien

Harvin Raslin, Septi Astuti, Eko Sakapurnama, Suryadi Suryadi, Ary Wahyono — Wed, 30 Apr 2025 13:58:39 -0700

Di lingkungan Polri, fixed phone digunakan sebagai sarana komunikasi internal dan eksternal dalam mendukung tugas kepolisian. Fixed phone berupa perangkat telekomunikasi yang terhubung melalui kabel ke lokasi tetap seperti rumah atau kantor, dan memiliki nomor telepon tetap. Meskipun dianggap ketinggalan zaman dibandingkan telepon seluler, fixed phone masih penting dalam sektor yang membutuhkan keamanan dan kerahasiaan, seperti pada instansi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dan kualitas fixed phone, serta menganalisis tata kelola penggelaran fixed phone sebagai media komunikasi yang efektif dan efisien dalam mendukung tugas kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner dan ceklis. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan fixed phone cenderung menurun karena kemajuan teknologi seperti handphone dan HT. Fixed phone di lingkungan Polri dipetakan menjadi tiga kondisi yaitu aktif untuk panggilan, aktif tapi tidak digunakan (ter-bundling dengan IndiHome), dan tidak aktif namun masih terdaftar. Meskipun kualitas fixed phone yang aktif baik, akan tetapi masih kurangnya pemahaman personel tentang fungsinya. Tata kelola menunjukkan kekurangan seperti tidak adanya SOP, mekanisme layanan yang kurang, dan inefisiensi anggaran. Sehingga, perlunya penghapusan nomor yang tidak terpakai, memastikan sambungan aktif di SPKT, memperbarui informasi nomor layanan, mengoptimalkan penggunaan PABX/IP-PBX, menyusun SOP dan mekanisme pengawasan, berkoordinasi dengan provider untuk keseragaman biaya, migrasi ke VoIP, serta sosialisasi mengenai pentingnya fixed phone.

Strategi Pengembangan SDM Polisi Siber (Cyber Police) di Satuan Kewilayahan Dalam Rangka Mewujudkan Polri 4.0.

Frans Tjahyono, Moch Nurhasim, Bintang Bintang, Dhanny Irawan — Wed, 30 Apr 2025 13:53:41 -0700

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah membantu manusia dalam mengerjakan berbagai aktivitas dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara global. Akan tetapi beberapa pihak menggunakan teknologi informasi untuk melakukan tindak kejahatan yang dikenal dengan kejahatan siber. Kejahatan siber yang semakin beragam ini mengharuskan Polri untuk cepat beradaptasi terhadap kondisi ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi polisi siber di satuan kewilayahan dan pengembangan SDM polisi siber dalam mewujudkan polisi 4.0. Penelitian dilakukan dengan pendekatan mix method research secara kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh personel pada Subditsiber Ditreskrimsus Polda dan seluruh personel unit Tipiter Satreskrim Polres jajaran di 11 Polda sampel. Focus Group Discussion dilaksanakan melalui wawancara dengan informan di tingkat Polda seperti Karo SDM Polda, Dirreskrimsus Polda, Dirresnarkoba Polda, Kasubdit Siber, Kanit Siber, Penyidik Siber, sedangkan untuk tingkat Polres adalah Kapolres/Waka, Kabag SDM, Kasatreskrim, Kasatresnarkoba, Kanittipiter, Penyidik Tipiter serta penelaahan terhadap dokumen pendukung. Dari penelitian diperoleh gambaran bahwa masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi. Kurangnya jumlah personel serta belum meratanya kualitas SDM Polri di bidang siber menjadi faktor yang berpengaruh dalam penanganan tindak pidana siber. Terbatasnya peralatan pendukungan serta jaringan internet dan perangkat lunak yang memadai juga menjadi permasalahan yang dijumpai. Selain itu masih terdapat kendala mendasar seperti minimnya dukungan anggaran serta urgensi pembentukan struktur organisasi polisi siber di seluruh satuan kewilayahan, mengingat potensi kejahatan siber dapat mengancam berbagai lapisan masyarakat di tengah globalisasi yang terjadi.