Jurnal Litbang Polri

Inovasi Pelayanan Publik SIM Cak Bhabin terhadap Mutu Layanan dan Kepercayaan Masyarakat

Agung Himawan — 2025-04-30

ABSTRAK

Tujuan daripada penelitian adalah dalam rangka menggambarkan usaha Polrestabes Surabaya dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui inovasi SIM Cak Bhabin Polrestabes Surabaya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan indikator inovasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2015 dan menggunakan indikator konsistensi menjaga pelayanan dan produk menurut Anggarsari, (2022) serta indikator faktor-faktor pembentuk kepercayaan publik menurut Mas’oed (2014). Data diperoleh dari wawancara, pengamatan, pendokumentasian dan studi pustaka. Analisisa data menggunakan bentuk interaktif terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data , penyajian dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa program inovasi SIM Cak Bhabin Polrestabes Surabaya telah berjalan baik, sesuai tujuan pelayanan publik yang prima dan mampu meningkatnya kepercayaan masyarakat serta telah mampu mengikuti perkembangan teknologi di era digital. Diharapkan program kegiatan program inovasi SIM Cak Bhabin Polrestabes Surabaya dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan serta mendapat dukungan kuat dari para stakeholder.

Kata Kunci: Inovasi pelayanan publik, mutu layanan, kepercayaan masyarakat.

Ensuring Public Compliance during COVID-19 through the Enforcement of Bylaw by National and Civil Service Police in Bogor Regency

Hafiz Prasetia Akbar — 2025-04-30

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan diskresi dalam menginterpretasi peraturan nasional tentang peneggakan protokol kesehatan COVID-19 melalui Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021. Perda tersebut menerapkan sanksi denda yang diputuskan oleh sidang acara cepat tindak pidana ringan demi memastikan keadilan prosedural bagi masyarakat. Penegakan hukum Perda tersebut merupakan realisasi dari teori sistem peradilan terpadu yang selama ini hanya dijalankan secara semu dan independen, namun dengan adanya satu tujuan yaitu mencegah darurat COVID-19 maka terjadinya keterpaduan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji mekanisme penerapan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 yang melibatkan peran Polri dan Satpol PP dalam rangka menegakkan pelanggar protokol kesehatan beserta dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu sudah dijalankan pada penerapan Perda ini dan mencapai tujuannya yaitu menjamin kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sehingga disarankan untuk menjadikan penerapan Perda ini sebagai model bagi penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan yaitu target pelanggar yang masih berdasarkan indikator kuantitatif, blangko tipiring yang sudah usang, sistem peradilan teleconference yang terganjal peraturan yang ada, dan dilema penjatuhan sanksi denda berat yang memberatkan masyarakat atau denda ringan yang tidak menjamin kepatuhan.

Peran Polri dalam Mendukung Pemulihan dan Percepatan Ekonomi Nasional Tahun 2024

Dadang Sutrasno — 2025-04-30

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi sebesar negatif 5,2% (World Bank, 2020). Upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara tidak langsung berkontribusi terhadap kondusifitas perekonomian. Untuk itu Puslitbang Polri melakukan penelitian tentang peran Polri dalam mendukung pemulihan dan percepatan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan mix method, teknik pengolahan dan analisis menggunakan teknik kuantitatif analytical hierarchy process (AHP) dan kualitatif dengan melakukan fokus group diskusi (FGD) dengan narasumber dari internal Polri dan perwakilan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari BPS, internal Polri serta dokumen pendukung lain terkait kebijakan Polri dan kebijakan pemerintah. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi dan survei. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Pelaksanaan kegiatan setiap fungsi operasional masih belum terarah kepada peningkatan perekonomian; 2) Hasil perhitungan kuantitatif atas ekspektasi masyarakat dimana 46,76% menilai hubungan kamtibmas dan pemulihan ekonomi berjalan sesuai kondisi tantangan yang ada telah dapat ditangani; 3) Pelibatan kepolisian untuk pemulihan dan percepatan ekonomi membutuhkan koordinasi dan kolaborasi baik antar fungsi operasional maupun dengan para pemangku kepentingan lain; 4) Keterlibatan kepolisian dalam pemulihan dan percepatan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota. Tantangan yang memerlukan peran aktif kepolisian antara lain 1) Terjaminnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi; 2) Pemulihan dan percepatan ekonomi di beberapa wilayah mengindikasikan tantangan berupa potensi gangguan keamanan yang diakibatkan pengangguran usia muda.

Pengaruh Kerjasama Tim, Kompetensi dan Birokrasi Terhadap Kinerja Anggota Satlantas Polrestabes Semarang dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening

Octaviangga Hamdito — 2025-04-30

Satlantas memiliki tugas dan fungsi dalam menegakkan peraturan disiplin lalu lintas serta menegakkan kesadaran berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja anggota Satlantas Polrestabes Semarang. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kerjasama tim, kompetensi dan birokrasi, variabel dependennya adalah kinerja dengan variable intervening kepuasan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 58 anggota Satlantas Polrestabes Semarang. Analisis yang digunakan berupa analisis jalur menggunakan program SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama tim, kompetensi dan biirokrasi mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Namun kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja serta belum berhasil menjadi variabel intervening dalam penelitian ini.

Evaluasi Evaluasi Penggunaan Fixed Phone di Lingkungan Polri dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepolisian yang Efektif dan Efisien

Harvin Raslin — 2025-04-30

Fixed phone adalah perangkat telekomunikasi yang terhubung melalui kabel ke lokasi tetap seperti rumah atau kantor, dan memiliki nomor telepon tetap. Meskipun dianggap ketinggalan zaman dibandingkan telepon seluler, fixed phone masih penting dalam sektor yang membutuhkan keamanan dan kerahasiaan, seperti pada instansi Polri. Di lingkungan Polri, fixed phone digunakan sebagai sarana komunikasi internal dan eksternal dalam mendukung tugas kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dan kualitas fixed phone, serta menganalisis tata kelola penggelaran fixed phone sebagai media komunikasi yang efektif dan efisien dalam mendukung tugas kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner dan ceklis. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan fixed phone cenderung menurun karena kemajuan teknologi seperti handphone dan HT. Fixed phone di lingkungan Polri dipetakan menjadi tiga kondisi yaitu aktif untuk panggilan, aktif tapi tidak digunakan (ter-bundling dengan IndiHome), dan tidak aktif namun masih terdaftar. Meskipun kualitas fixed phone yang aktif baik, akan tetapi ada masalah dengan kurangnya pemahaman tentang fungsinya. Tata kelola menunjukkan kekurangan seperti tidak adanya SOP, mekanisme layanan yang kurang, dan inefisiensi anggaran. Sehingga, perlunya penghapusan nomor yang tidak terpakai, memastikan sambungan aktif di SPKT, memperbarui informasi nomor layanan, mengoptimalkan penggunaan PABX/IP-PBX, menyusun SOP dan mekanisme pengawasan, berkoordinasi dengan provider untuk keseragaman biaya, migrasi ke VoIP, serta sosialisasi mengenai pentingnya fixed phone.

stategi, Strategi Pengembangan SDM Polisi Siber (Cyber Police) di Satuan Kewilayahan Dalam Rangka Mewujudkan Polri 4.0.

Dhanny Irawan — 2025-04-30

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah membantu manusia dalam mengerjakan berbagai aktivitas dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara global. Akan tetapi beberapa pihak menggunakan teknologi informasi untuk melakukan tindak kejahatan yang dikenal dengan kejahatan siber. Kejahatan siber yang semakin beragam ini mengharuskan Polri untuk cepat beradaptasi terhadap kondisi ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi polisi siber di satuan kewilayahan dan pengembangan SDM polisi siber dalam mewujudkan polisi 4.0. Penelitian dilakukan dengan pendekatan mix method research secara kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh personel pada Subditsiber Ditreskrimsus Polda dan seluruh personel unit Tipiter Satreskrim Polres jajaran di 11 Polda sampel. Focus Group Discussion dilaksanakan melalui wawancara dengan informan di tingkat Polda seperti Karo SDM Polda, Dirreskrimsus Polda, Dirresnarkoba Polda, Kasubdit Siber, Kanit Siber, Penyidik Siber, sedangkan untuk tingkat Polres adalah Kapolres/Waka, Kabag SDM, Kasatreskrim, Kasatresnarkoba, Kanittipiter, Penyidik Tipiter serta penelaahan terhadap dokumen pendukung. Dari penelitian diperoleh gambaran bahwa masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi. Kurangnya jumlah personel serta belum meratanya kualitas SDM Polri di bidang siber menjadi faktor yang berpengaruh dalam penanganan tindak pidana siber. Terbatasnya peralatan pendukungan serta jaringan internet dan perangkat lunak yang memadai juga menjadi permasalahan yang dijumpai. Selain itu masih terdapat kendala mendasar seperti minimnya dukungan anggaran serta urgensi pembentukan struktur organisasi polisi siber di seluruh satuan kewilayahan, mengingat potensi kejahatan siber dapat mengancam berbagai lapisan masyarakat di tengah globalisasi yang terjadi.