Jurnal Litbang Polri

Applicability Predictive Policing in Indonesia Police Agency

rere cika — 2024-04-30

Jurnal ini mengeksplorasi penerapan kebijakan prediktif di Indonesia, untuk mengatasi tantangan seperti luasnya wilayah geografis, distribusi penduduk yang tidak merata, dan jumlah polisi yang tidak mencukupi untuk menangani jumlah penduduk yang besar. Predictive policing melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengantisipasi dan mencegah kejahatan. Studi ini mengidentifikasi isu-isu seperti rasio polisi terhadap jumlah penduduk yang tidak proporsional, distribusi masyarakat yang tidak merata, tingkat kejahatan yang tinggi, dan rendahnya pemanfaatan sumber daya kepolisian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan etnografi, penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan penerapan predicitive policing di Indonesia. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi teoritis terhadap ilmu kepolisian dan wawasan praktis untuk studi predictive policing di kepolisian pada masa depan. Menganalisis data kejahatan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan adanya penurunan tingkat kejahatan secara nasional, namun variasi regional menekankan perlunya pendekatan lokal. Birokrasi pengambilan keputusan di Kepolisian Negara Republik Indonesia diuraikan dengan menekankan sistem terpusat. Makalah ini mengeksplorasi penerapan predictive policing saat ini, dan menyoroti peran laporan intelijen. Upaya penganalisaan data, hot spot mapping, risk terrain modelling, targeted offender list, machine learning algorithms. Meskipun tingkat kejahatan menurun, studi ini menyimpulkan bahwa predictive policing menghadapi tantangan dalam pertimbangan penelitian kualitatif dan kurangnya data yang komprehensif. Makalah ini menyerukan diskusi di masa depan mengenai predicitive policing, integrasi teknologi, dan pengembangan program Big Data untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas di Indonesia.

Mengkonstruksi Instrumen High Order Thinking Skill pada Materi Aeronautical Decision Making di dalam Pelaksanaan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Siswa Penerbang Polri

Stefanus Timonora Wahyu Ariyanto — 2024-04-30

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik mengkonstruksi instrumen yang berupa butir soal High Order Thinking Skill pada materi Aeronautical Decision Making di dalam pelaksanaan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi siswa penerbang Polri. Penelitian ini melibatkan 44 siswa penerbang Polri baik yang sedang melaksanakan Pendidikan maupun yang sudah melaksanakan Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) dengan posisi sebagai kapten penerbang dan copilot dan mengerjakan 20 butir soal HOTS. Metode yang digunakan adalah metode pengembangan serta menggunakan tahapan pada teori Borg dan Gall. Dilihat dari hasil validitas secara kualitatif, perhitungan dengan menggunakan Jmetriks versi 4.1.1 untuk nilai realibilitas, taraf sukar butir, daya beda serta fungsi pengecoh, maka penulis menyimpulkan bahwa perlu dilakukan perbaikan kembali pada kualitas soal, selain itu peneliti menilai bahwa siswa penerbang sudah memahami dengan konsep aeronautical decision making atau terutama dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena selalu diajarkan dan diulang-ulang dalam setiap materi praktek terbang sehingga siswa dapat menjawab materi soal dengan baik.

stategi, Strategi Pembinaan Perwira Polri Pascapendidikan Pembentukan Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Dalam Rangka Mewujudkan Polri Yang Profesional

M Asrul Aziz — 2024-04-30

Pengemban fungsi SDM Polri harus mampu berperan sebagai agen perubahan berperan dalam membentuk anggota Polri yang berkompeten dan memiliki integritas. Penelitian ini dilakukan di 12 Polda dan 105 Polres, Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh para Pama Akpol, FGD dengan pejabat utama di Polda dan Polres, serta FGD dengan para Pama Akpol. Hasil penelitian menunjukkan secara garis besar, pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri pada Pama Akpol di Indonesia, tergolong masih sedang dan rendah. Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, Rekomendasi strategi pembinaan pama Akpol sebagai berikut pertama memperkuat peran atasan langsung/tidak langsung; Kedua, perlu mempertimbangkan peran dari pengemban fungsi Propam dan fungsi SDM di Polres-Polres; Ketiga, pembangunan sistem Pembinaan secara berkesinambungan dan terukur; Keempat, revitalisasi pendekatan formal dan informal; Kelima, pembentukan karakter Pama Akpol melalui jalur fungsi kepolisian tugas umum/preventif; Keenam, mencegah intervensi dan konsistensi kebijakan; Ketujuh, untuk menjaga kesinambungan pola kakak-adik asuh kepada Pama Akpol Pascadiktuk; Kedelapan, pembinaan rutin dan pengawasan melekat; Kesembilan, peningkatan infrastruktur pengawasan dan kesejahteraan; Kesepuluh, penanganan pembinaan khusus harus disusun untuk Polda yang berada di wilayah terluar; Kesebelas, memperkuat strategi peningkatan substansi dan objek pembinaan.

Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme Tahun 2023

Azis Saputra — 2024-04-30

Perkembangan masyarakat yang terus meningkat menimbulkan berbagai perubahan sosial yang dapat berupa perubahan norma, peraturan, dan kebiasaan. Salah satu dampak perubahan sosial adalah timbulnya kejahatan jalanan dan premanisme yang dapat menjadi ancaman potensial bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aksi premanisme dapat dilakukan oleh kelompok kecil, maupun kelompok-kelompok besar seperti organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi underbow dan lainnya. Pada Renstra 2015-2019, salah satu program Quick Wins Polri adalah pemberantasan preman dan aksi premanisme yang merupakan tindaklanjut dari Rencana Aksi Nasional. Oleh sebab itu, Puslitbang Polri perlu melakukan penelitian tentang “Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme” dengan harapan dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Responden terdiri dari masyarakat dan personel: Bagops, Satintelkam, Satbinmas; Satsamapta dan Satreskrim. Hasil penelitian menyebutkan: 1)Jenis kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang paling banyak terjadi adalah Curanmor, Begal, Balapan Liar dan Penjambretan; 2)Rata-rata 2 dari 10 orang responden pernah menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme; 3)Responden yang menjadi korban kejahatan jalanan dan aksi premanisme adalah mereka yang memiliki tingkat pendapatan rendah; 4)Mayoritas responden setuju partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu dalam deteksi dan peringatan dini kejahatan jalanan dan premanisme; 5)Mayoritas responden setuju bahwa patroli Polisi memberikan dampak yang signifikan untuk menekan kejahatan jalanan dan premanisme; 6)Masyarakat mengharapkan polisi cepat datang ke tempat kejadian perkara dan menangkap serta memproses hukum pelaku tindak kejahatan jalanan dan premanisme; 7)Kemitraan Polri dan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya deteksi dini dan peringatan dalam mewujudkan penguatan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme.

Evaluasi Mutu Alat Komunikasi Polri dan Penggelarannya untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024

Harvin Raslin — 2024-04-30

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang dilakukan secara berkala. Setiap tahap Pemilu memiliki potensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dengan eskalasi yang bervariasi. Polri, sebagai garda terdepan dalam menjaga jalannya Pemilu, menghadapi tantangan besar dalam mengamankannya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mendukung Polri presisi dengan merencanakan pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024 melalui alokasi anggaran, personel, serta sarana dan prasarana. Dalam konteks sarana prasarana, alat komunikasi radio Polri menjadi salah satu pendukung operasional Polri dalam pengamanan Pemilu mendatang. Melalui jaringan komunikasi yang komprehensif, handal, dan efektif, serta alat komunikasi yang sesuai, Polri mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan cepat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis mutu alat komunikasi radio Polri yang tergelar saat ini, serta menganalisis kondisi, kuantitas, dan fungsi penggelarannya. Metode yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, checklist serta kuesioner. Hasil penelitian mengungkap bahwa alat komunikasi radio Polri yang tersebar di 10 Polda sampel terdiri dari sistem komunikasi konvensional dan trunking. Dari aspek teknologi dan keamanan, alat komunikasi radio Polri telah memenuhi kebutuhan operasional secara baik, memberikan dukungan untuk tugas pengamanan dan operasional. Meskipun demikian, terdapat hambatan dalam bentuk kerusakan Handy Talky (HT) dan repeater. Selanjutnya, dalam mengoperasionalkan alat komunikasi, masih ada kekurangan dalam pengetahuan, pengalaman, dan perawatan. Selain itu, kendala administratif dan ketersediaan suku cadang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan alat komunikasi radio Polri.

Studi Banding Penerapan Keadilan Restoratif: Evaluasi Praktik di Indonesia dan Skotlandia

Hafiz Prasetia Akbar — 2024-04-30

Keadilan restoratif adalah konsep yang berkembang dan telah diadopsi di seluruh dunia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah membuat peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapannya, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala. Skotlandia, juga telah melakukan upaya serupa untuk menerapkan praktik keadilan restoratif. Namun, inisiatif di Skotlandia tidak hanya didukung oleh ketentuan perundang-undangan namun juga oleh rencana aksi yang matang. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif dengan upaya yang telah dilakukan Skotlandia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan tinjauan pustaka, kajian fenomena sosial hukum, dan penalaran induktif untuk menarik kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi yang dipimpin oleh polisi di Indonesia dan mediasi yang dipimpin oleh praktisi di Skotlandia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, keadilan restoratif di Skotlandia lebih banyak terlibat dalam rekonsiliasi komunitas setelah mediasi dibandingkan upaya Indonesia yang lebih terfokus pada penyelesaian perkara. Meskipun kedua negara telah mendapat dukungan penerapan keadilan restoratif, Indonesia menekankan pada kebijakan kriminal di tingkat makro yaitu konservasi sumber daya, sementara Skotlandia menekankan pada hasil di tingkat mikro seperti lebih mengurangnya residivisme dan kepuasan korban.